Senin, 20 Mei 2013

PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK

DISUSUN OLEH : Sadam  
NPM                   : 107310086
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIPOL UIR

 DOSEN              :Drs, H. Zaini Ali, Msi

BAB I
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.
Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa.Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan paran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan ditetapkannya PP No 72 tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa  yaitu : Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat.  Ginanjar Kartasas¬mita (1994) memberikan pengertian pembangunan yang sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.Pembangunan dalam Paradigma Governance bertujuan untuk mewujudkan Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujudlah Good Governance.
  Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007  tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007,  karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di  ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan  Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.
Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja pemberdayaan masyarakat.Ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Permendagri No 37 tahun 2007 jo. Pasal 21 ayat (4) Perbup No 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
  1. Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik ;
  2. Menunjang kegiatan LPMD dan PKK;
  3. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
  4. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  5. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  6. Teknologi Tepat Guna;
  7. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  8. Pengembangan sosial budaya; dan/atau
  9. Kegiatan lainnya yang dianggap penting

Sebagai Salah satu Desa transmigrasi, desa MUKTIJAYA yang ada dalam wilayah Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan hilir yang mempunyai luas wilayah 5Km dengan jumlah penduduk 3.377 jiwa.
Desa MUKTIJAYA  Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten RokanHilir sebagai salah satu desa yang kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan. Yang mana Alokasi Dana Desa (ADD) sangat minim sekali.Sebagai kabupaten yang mempunyai APBD yang besar Rokan Hilir masih belum bisa melakukan pemerataan dalam pembinaan Desa-Desa yang ada di dalam wilayahnya. Salah satunya Desa yang kami teliti yaitu Desa MUKTIJAYA  Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten RokanHilir. Kepala Desa/ disebut penghulu sangat pasrah dengan keadaan ini. Karena pembangunan untuk alokasi dana desa sangat tidak menjanjikan dari kabupaten. Untuk gaji pegawai yang bekerja di Desa ini saja hanya mendapatkan honor Rp 750.000dari sinilah diakui oleh kepala Desa Desa MUKTIJAYA  Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten RokanHilir ADD nya belum berjalan. Secara teori atau pengakuan itu sudah jalan, namun untuk prakteknya belum teralisasi sama sekali. Inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Desa MUKTIJAYA.Ini dikarenakan adanya unsur politik pemegang kekuasaan dalam membalas kebaikan kepada masyarakat atas suara yang telah diberikan saat PEMILUKADA.Jika masyarakat daerah itu kalah dalam memberikan suara saat PEMILUKADA maka perhatian kepala daerah yang terpilih terhadap daerah tersebut tidak ada. Sumber pendapatan di Desa MUKTIJAYA ini sangat minus dikarenakan desa ini adalah Desa Xtrans (desa Transmigrasi) .hal ini sangat bertentangan  dengan Pasal 22 ayat (2) Permendagri No 37 tahun 2007 jo. Pasal 21 ayat (4) Perbup No 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desadalam khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja pemberdayaan masyarakat.
Ø  Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik ;
Ø  Menunjang kegiatan LPMD dan PKK;
Ø  Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
Ø  Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
Ø  Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
Ø  Teknologi Tepat Guna;
Ø  Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
Ø  Pengembangan sosial budaya; dan/atau
Ø  Kegiatan lainnya yang dianggap penting

BAB II
KERANGKA TEORI
A. Pengertian Sistem
Secara etimologi bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, susuan yang teratur dari pandangan teori, asas atau metode.
      Menurut Ensiklopedia Indonesia (1978:3205) disebutkan bahwa sistem berasal dari bahasa Yunani “sustema” terjemahannya “mengumpulkan” artinya adalah : “suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam”.
      Menurut Prajudi dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Office Management (1973:111) sistem adalah prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang dibuat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.
   B. Pengertian Pemerintah
   Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam konstitusi suatu Negara.
      Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga Negara yang memgang kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih.
C. Pengertian sistem pemerintahan desa
“suatu kebulatan atau keseluran proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa”.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
Rumusan defenisi Desa secara lengkap terdapat dalam UU No.22/1999 adalah sebagai berikut:
“Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (UU Otonomi Daerah, 1999:47).
 
BAB III
PEMBAHASAN

A.PEMBANGUNAN DESA
Unsur yang merupakan karakteristik dari sebuah Desa :
1.       Penduduk Desa
Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku.
2.      Daerah atau Wilayah Desa
Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang dengan sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.
3.       Pemimpin Desa
Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat wilayahnya.
4.      Urusan atau Rumah Tangga Desa
Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena merupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku.
B. Pembentukan Desa
Memperhatikan 2 (dua) hal penting.
1.Asal-usul Desa
Dapat dipahami sebagai asal mula desa berstatus yang menjadi wilayah suatu Desa, kemudian statusnya meningkat menjadi suatu Desa. Atau dapat dikatakan wilayah baru yang didiami sejumlah penduduk yang baru ditransmigrasikan ssecara keseluruhan kepada Desa tersebut. Syarat pembentukan desa dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, diantaranya :
  a. Jumlah penduduk
  b.  Luas wilayah
  c.  Bagian wilayah Kerja
  d.  Perangkat
  e.  Sarana dan prasarana pemerintahan dan perangkat

2.  Pembentukan desa dapat berupa :
a.  Penggabungan beberapa desa
b.  Penggabungan bagian desa yang bersandingan
c.  Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih
d.  Pembentukan desa di luar desa di luar desa yang sudah ada

C.  PROFIL KEPENGHULUAN
1. Nama Desa/Kepenghuluan :  MUKTIJAYAdibuka sekitar tahun 1981
2. Luas dan batas wilayah
a. luas desa/kepenghuluan : 5KM
b. batas wilayah  :
-sebelah utara berbatasan dengan lenggadai hilir
-sebelah selatan berbatasan dengan teluk pulau hilir
-sebelah barat berbatasan dengan sungai rokan
-sebelah timur berbatasan dengan lenggadai hulu

3. Ketinggian Tanah dari Permukaan air laut 2 m
4. Banyak nya curah hujan pertahun : 60%
5. Jumlah Dusun : 3
6. Jumlah RW : 6
7. Jumlah RT : 27

 Tabel 1. Jumlah Penduduk
Dusun
Laki-laki
Perempuan
L+P
Wonorejo
529
483
1012
Sidomulyo
560
518
1078
Siderjo
668
618
1287
Jumlah
1757
1620
3377

  9.  Tanah yang belum dikelola :
Ø  Hutan
Ø  Rawa
Ø  Dan lain-lain

 10.  Lahan kering :
Ø  Pekarangan
Ø  Perladangan
Ø  Perkebunan Negara
Ø  Perkebunan Swasta
Ø  Perkebunan Rakyat

 11.  Peruntukan :
Ø  Jalan
Ø  Sawah dan ladang
Ø  Bangunan Umum
Ø  Empang
Ø  Permukiman atau perumahan
Ø  Perkebunan
 12.  Jarak Pemerintahan Desa dengan Kecamatan : 18 Km
 13.  Lembaga Masyarakat :
Ø  LPM
Ø  BPK
Ø  Karang Taruna
Ø  PKK

 Tabel 2. Lembaga Pendidikan Yang ada  di Kepenghuluan MUKTIJAYA
LEMBAGA PENDIDIKAN
JUMLAH
SD
2
TK
2
PAUD
1
MDA/PDTA
3

Tabel 3. Tempat Ibadah yang ada  di Kepenghuluan MUKTIJAYA

Tempat Ibadah
Jumlah
MASJID
3
MUSOLAH
15
GEREJA
2


D.  Kesimpulan
1.  Dari hasil data dan wawancara dengan Penghulu Desa MUKTIJAYA Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan bahwa masih kurang nya permerataan pembangunan oleh pemerintah dalam pembinaan desa, dikarenakan kurang professional nya seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Maka banyak desa yang tidak diperhatikan oleh pemerintah kabupaten terhadap  pembangunan di desa ini. Dikarenakan adanya unsur politik pemegang kekuasaan dalam membalas kebaikan kepada masyarakat atas suara yang telah diberikan saat PEMILUKADA.Jika masyarakat daerah itu kalah dalam memberikan suara saat PEMILUKADA maka perhatian kepala daerah yang terpilih terhadap daerah tersebut tidak ada. Sumber pendapatan di Desa MUKTIJAYA ini sangat minus dikarenakan desa ini adalah Desa Xtrans (desa Transmigrasi)
2. Maka dengan demi kian dapat diketahui bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa MUKTIJAYA dikarenakan adanya intimidasi politik  terhadap masyarakat yang diakibatkan tidak memilih Kepala daerah yang menang saat pemilihan umum.  

     

      Daftar Pustaka

Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Jakarta: Erlangga, 2011.
Soemantri bambang trisantono,2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Suatu pengantar tugas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa secara normative dan komprehensif),Fokusmedia, Jakarta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar